Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR) atau yang lebih dikenal luas dengan istilah Hazard Identification and Risk Asssessment Determine Control (HIRADC), adalah langkah awal didalam pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja baik yang berbasis pada OHSAS 18001:2007 maupun SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. langkah terpenting didalam melakukan penilaian resiko adalah terletak bagaiman kita dapat mengenai bahaya potensial yang berada disekeliling tempat kerja.  Sehingga pengamata terhada kondisi disekeliling anda dan memikirkan semua bahaya yang ada sebagai langkah awal yang baik dalam melakukan penilaian bahaya resiko.

Beberapa sumber informasi yang dapat Anda manfaatkan dalam melakukan identifikasi bahaya antara lain:

  • Memperhatikan informasi yang terdapat didalam buku manual untuk peralatan atau data sheet untuk kimia, jika kita mempergunakan bahan kimia.
  • Pergunakan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pernah terjadi.
  • Perhatikan aktivitas yang bersifat tidak rutin, karena aktivitas semacam ini biasanya memiliki potensi bahaya yang lebih tinggi.
  • Perhatikan dampak jangka panjang yang dapat terjadi atau menimpulkan bahaya terhadap kesehatan.

Setelah identifikasi bahaya potensial telah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menilai potensi resiko yang mungkin terjadi, didalam pennilaian resiko ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Umumnya parameter yang diperhatikan adalah  tingkat keparahan (severity) dan peluang kejadian (likelihood), serta dapat memasukan frekuensi (fequency).

Prinsip dari penilaian resiko adalah melakukan evaluasi terhadap  resiko yang mungkin terjadi, serta menentukan bagaimana bahaya tersebut  dapat membahayakan orang lain  dan seberapa serius bahaya tersebut jika terjadi. Setelah kita dapat menilai tingkat keseriusan yang mungkin terjadi daru suatu bahay, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap potensi resiko tersebut sampai dengan pada tingkat yang dapat diterima (acceptabel) sesuai dengan kemampuan suatu organisasi dalam menanggung resiko. Beberapa bentuk pengendalian terhadap resiko, diantaranya sebagai berikut:

  • Eliminasi, kadang-kadan berapa sumber bahaya pada peralatan, material dan praktek kerja dapat dihindari secara keseluruhan.
  • Substitusi, melakukan penggantian suatu material dengan material yang lebih ramah terhadap lingkungan  dan lebih aman dari aspek keselamatan kerja
  • Rekayasa atau engineering bentuknya bisa Isolasi, memisahkan sumber bahaya dari orang-orang yang akan berinteraksi dengan sumber bahaya tersebut., Safeguard, dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi pada peralatan dan mesin, serta rekayasa pada hal lainnya.
  • Administrative, pengelolaan resiko memberikan informasi atau peringatan kepada orang yang akan mendekt terhadap sumber bahaya, atau dapat juga dengan menentuken persyaratan kompetensi dan kondisi fisik dari seseorang sesuai dengan bahaya potensial yang ada.
  • Alat Pelindung Diri, merupakan bentuk pengendalian yang paling populer dan sering dijadikan pilihan utama dalam melakukan pengendalian resiko. Meskipun sebetulnya APD adalah bentuk pengendalian paling rendah tingkat efektifitasnya.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam identifikasi bahaya dan penilaia resiko adalah menentukan matrik resiko dan mekanisme pelaksanaannya. Sehingga jika dilihat dalam persyarata OHSAS 18001:2007 pada klausl 4.3.1 dan SMK3 PP Nomor 50 Tahun 2012 pada elemen 2, memerlukan ada mekanisme yang mengatur cara untuk mengidentifikasi, dan menilai suatu bahaya potensial. Sehingga, dapat disimpulkan apakah resiko yang ditimbulkan dan batasan yang dapat diterima atau tidak. Terlampir ada contoh prosedur identifikasi bahaya dan penilaian resiko sederhana yang dapat membantu Anda.

 Contoh-SOP-Identifikasi-dan-Penilaian-Resiko.pdf

Referensi
http://www.education.vic.gov.au/school/students/beyond/Pages/hazidentify.aspx
http://www.hse.gov.uk/risk/identify-the-hazards.htm

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penetapan kebijakan menjadi sesuai yang paling fundamental dalam pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ataupun sistem manajemen yang lainnya seperti mutu, lingkungan, energi dan yang lainya. Di Indonesia sendiri teradap dua standar pengembangan sistem manajemen K3 yang umum dikenal oleh dunia usaha atau Industri, yaitu

  • Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2012 tetang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  • Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang mengacu British Standard (BS) OHSAS 18001:2007, mungkin standar ini lebih dipopulerkan dibandingan PP No.50 Tahun 2012.

Kedua standar ini mensyaratkan adanya kebijakan K3, bahkan didalam SMK3 PP No.50 Tahun 2012, menjadi prinsip pertama mengenai penetapan kebijakan K3. Secara umum isi dari kebijakan K3 pada SMK3 PP No.50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007 tidak berbeda. Namun, ada sedikit perbedaan dalam proses penyusunannya seperti dinyatatakan dalam Kriteria SMK3 PP No.50 Tahun 2012. Dimana SMK3 PP No.50 Tahun 2012 mensyaratkan kebijakan K3 disusun melalui proses konsultasi dengan perwakilan tenaga kerja, point ini tidak disyaratkan dalam OHSAS 18001:2007. Tabel dibawah ini menunjukan persyaratan isi kebijakan K3 yang disyaratkan oleh SMK3 PP No.50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007.

Ketentuan Isi Kebijakan SMK3 PP No.50 Tahun 2012

Pasal 7 ayat 3

OHSAS 18001:2007 Klausul 4.2

Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

  1. Visi
  2. Tujuan perusahaan
  3. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
  4. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

Note:

Pertimbangan dalam penyusuan kebijakan diatur dalam ayat 2.

    1. Sesuai dengan sifat dan skala resiko-resiko K3 organisasi.
    2. Mencakup suatu komitmen untuk pencegahan cidera dan sakit penyakit dan peningkatan berkelanjutan manajemen dan kinerja K3.
    3. Mencakup suatu komitmen untuk paling tidak mematuhi peraturan perunadangan K3 dan persyaratan lain yang relevan yang biasa dilakukan oleh organisasi yang berkaitan dengan resiko-resiko K3.
    4. Memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan-tujuan K3.
    5. Didokumentasikan, diterapkan dna dipeihara
    6. Dikomunikasikan keluruh personel dalam kendali organisasi dengan tujuan bahwa personel menyadari kewajiban K3 masing-masing
    7. Tersedia untuk semua pihak terkait
    8. Dikaji secara perodik untuk memastkan kebijakan relevan dan sesuai untuk organisasi

Kedua standard tersebut pada intinya memiliki kesamaan dalam ketentuan isi dari kebijakan K3, dimana kebijakan K3 harus mencakup komitmen untuk mencegah terjadi kecelakaan dan penyakit kerja, pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratannya, dan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3. Tabel tersebut diatas diharapkan dapat membantu Anda yang akan mengembangkan atau mengimplementasikan kedua sistem manajemen K3 tersebut. Karena, saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi kedua standard tersebut sekaligus, sebagai jawaban atas tuntutan peraturan perundangan dan persyaratan dari customer.

 

 contoh-kebijakan-K3-1.pdf
Mengenali Bahaya Di Tempat Kerja

Pemahaman atas segala bentuk sumber bahaya yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan, terasa masih cukup awam sebagian besar pekerja di Indonesia. Padahal, pemahaman terdapat potensi bahaya, akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakibat kerja. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 9 penjelasan mengenai kondisi dan bahaya yang dapat di timbul ditempat kera menjadi kewajiban dari pengurus atau pemimpin dari tempat kerja yang bersangkutan.

Sedangkan dalam pasal 12 tenaga kerja memiliki hak untuk menyatakan keberatan atas suatu pekerjaan bila mana syarat-syarat keselamata dan kesehatan kerja. Ketidak pahaman tenaga kerja akan potensi bahaya yang mereka hadapi dalam bekerja dapat mempertinggi peluang terjadi kecelakaan kerja dan penyakibat kerja. Hal ini terjadi, sebagai akibat dari ketidak pedulian pimpinan perusahaan maupun tenaga kerja terhadap potensi bahaya yang akan terjadi dan peraturan perundangan yang harus mereka pahami. Meskpun orientasi dalam bekerja seharusnya mengacu pada slogan Safety First, dalam praktek sebagian besar dunia usaha atau industri masih berfokus pada Production First.

Jika diperhatikan dari berbagai standar mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mengenai sumber bahaya ditempat kerja menjadi langkah awal didalam pengembangan sistem keselamatan. Dari segala potensi sumber bahaya inilah dapat dilakukan penilaian resiko dan penentuan terhadap bentuk pengendalian yang tepat.

Mengenai sumber bahaya ditempat kerja dari lakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

  • Material, terdapat sejumlah karakteristik material yang umum diketemukan mulai dari yang bersifat mudah terbakar, korosif, mudah meledak, beracun dan yang lainya, untuk lebih detail dalam merujuk kepada peraturan pemerintah No.74 Tahun 2001 tentang pengendalian bahan berbahaya dan beracun.
  • Metode, perbedaan metode kerja akan mengakibatkan perbedaan potensi bahaya yang dapat timbul dari suatu pekerjaan. Sebagai proses manual handling kesalahan dalam metode pengangkatan dapat mengakibatkan cidera serius.
  • Mesin, setiap peralatan dan mesin yang dipergunakan pasti dilengkapi dengan manual book atau buku panduan didalamnya pasti akan dijelaskan segala potensi bahaya yang dapat timbul. Umumnya ditandai dengan pernyataan Caution !. Perlu dipastikan tenaga kerja akan dari bahaya titik jepit, titik geser, perputaran mesin dan yang lainnya.
  • Lingkungan kerja, kondisi tempat juga sebagai salah satu sumber bahaya yang perlu diperhatikan. Ada beberapa parameter yang biasanya diperhatikan terkait dengan lingkungan kerja seperti, pencahayaan, kebisingan, getaran, dan yang lainnya.
  • Energi, setiap sumber energi yang dipergunakan mengandung potensi bahaya didalamnya. Pelepasan energi yang tidak terkendali sebagai penyebab kecelakaan kerja potential.

Membangun kepedulian untuk mengenali segala bentuk potensi sumber bahaya akan membantu dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Cariselamat.com