Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penetapan kebijakan menjadi sesuai yang paling fundamental dalam pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ataupun sistem manajemen yang lainnya seperti mutu, lingkungan, energi dan yang lainya. Di Indonesia sendiri teradap dua standar pengembangan sistem manajemen K3 yang umum dikenal oleh dunia usaha atau Industri, yaitu

  • Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2012 tetang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  • Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang mengacu British Standard (BS) OHSAS 18001:2007, mungkin standar ini lebih dipopulerkan dibandingan PP No.50 Tahun 2012.

Kedua standar ini mensyaratkan adanya kebijakan K3, bahkan didalam SMK3 PP No.50 Tahun 2012, menjadi prinsip pertama mengenai penetapan kebijakan K3. Secara umum isi dari kebijakan K3 pada SMK3 PP No.50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007 tidak berbeda. Namun, ada sedikit perbedaan dalam proses penyusunannya seperti dinyatatakan dalam Kriteria SMK3 PP No.50 Tahun 2012. Dimana SMK3 PP No.50 Tahun 2012 mensyaratkan kebijakan K3 disusun melalui proses konsultasi dengan perwakilan tenaga kerja, point ini tidak disyaratkan dalam OHSAS 18001:2007. Tabel dibawah ini menunjukan persyaratan isi kebijakan K3 yang disyaratkan oleh SMK3 PP No.50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007.

Ketentuan Isi Kebijakan SMK3 PP No.50 Tahun 2012

Pasal 7 ayat 3

OHSAS 18001:2007 Klausul 4.2

Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

  1. Visi
  2. Tujuan perusahaan
  3. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
  4. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

Note:

Pertimbangan dalam penyusuan kebijakan diatur dalam ayat 2.

    1. Sesuai dengan sifat dan skala resiko-resiko K3 organisasi.
    2. Mencakup suatu komitmen untuk pencegahan cidera dan sakit penyakit dan peningkatan berkelanjutan manajemen dan kinerja K3.
    3. Mencakup suatu komitmen untuk paling tidak mematuhi peraturan perunadangan K3 dan persyaratan lain yang relevan yang biasa dilakukan oleh organisasi yang berkaitan dengan resiko-resiko K3.
    4. Memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan-tujuan K3.
    5. Didokumentasikan, diterapkan dna dipeihara
    6. Dikomunikasikan keluruh personel dalam kendali organisasi dengan tujuan bahwa personel menyadari kewajiban K3 masing-masing
    7. Tersedia untuk semua pihak terkait
    8. Dikaji secara perodik untuk memastkan kebijakan relevan dan sesuai untuk organisasi

Kedua standard tersebut pada intinya memiliki kesamaan dalam ketentuan isi dari kebijakan K3, dimana kebijakan K3 harus mencakup komitmen untuk mencegah terjadi kecelakaan dan penyakit kerja, pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratannya, dan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3. Tabel tersebut diatas diharapkan dapat membantu Anda yang akan mengembangkan atau mengimplementasikan kedua sistem manajemen K3 tersebut. Karena, saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi kedua standard tersebut sekaligus, sebagai jawaban atas tuntutan peraturan perundangan dan persyaratan dari customer.

 

 contoh-kebijakan-K3-1.pdf

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *